Pada tanggal 17 Februari 2021, rapat komite gabungan Prancis-Indonesia ke-9, dalam rangka seleksi PHC Nusantara telah dilaksanakan di Jakarta dalam bentuk daring dan luring. Rapat dihadiri para perwakilan Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis (MEAE), Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Inovasi Prancis (MESRI), Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (KEMRISTEK/BRIN) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD).
Rapat bilateral ini dipimpin oleh Bapak Thierry Maré, Atase Kerja Sama Sains dan Teknologi Institut Français d’Indonésie, Kedutaan Besar Prancis di Indonesia.
Untuk membuka rapat, Ibu Lucille Sancho, perwakilan MEAE menyambut para anggota komite seleksi gabungan dan mengucapkan terima kasih kepada kedua Kementerian Indonesia yang terkait atas komitmen mereka dalam memperkuat kerja sama bilateral dalam bidang riset, meskipun pada masa pandemi COVID-19. Beliau juga menggarisbawahi pentingnya hubungan internasional dalam bidang pendidikan tinggi dan penelitian.
Direktur Sumber Daya Pendidikan Tinggi, KEMDIKBUD, Bapak Mohammad Sofwan Effendi menyambut baik niat Pemerintah Prancis. Beliau menyatakan dengan hormat jika dapat melanjutkan kerja sama dengan Prancis melalui program PHC Nusantara. Beliau menekankan pentingnya program ini untuk mengembangkan kualitas para dosen peneliti Indonesia.
Selanjutnya, menurut Bapak Heri Hermansyah, Plt. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan, KEMRISTEK/BRIN, beliau mengharapkan program Nusantara dapat membuka bentuk kolaborasi baru, seperti supervise bersama, publikasi bersama.
Dalam kesempatan ini, Bapak Robert Gardette, Ahli Sains DAEI (MESRI) mempresentasikan studi statistik sejak 2009-2020. Program ini telah berkontribusi dalam memelihara kerjasama yang bermanfaat dalam jangka panjang. Beliau menunjukkan bahwa 90% proyek penelitian yang diinisiasi oleh PHC Nusantara terus berkelanjutan, sehingga sebanyak 52% peneliti mendapatkan akses pendanaan baru.
Pada edisi 2021, ada 33 proyek yang diajukan. Komite gabungan Prancis-Indonesia memutuskan untuk mendanai 9 proposal.
