Pendaftaran untuk kandidat penerima Penghargaan Hak Asasi Manusia Republik Prancis “Liberté-Égalité-Fraternité” 2023, yang akan diberikan oleh Perdana Menteri Prancis, telah dibuka.
Penghargaan yang diinisiasi pada tahun 1988 ini dimaksudkan untuk memberi penghargaan dan dukungan kepada individu atau kelompok yang melakukan aksi langsung di lapangan terkait kerja-kerja promosi atau perlindungan hak asasi manusia, tanpa melihat kewarganegaraan atau perbatasan negara yang bersangkutan.
Tema 2023
Organisasi-organisasi non pemerintah atau kandidat-kandidat perorangan, tanpa memandang kewarganegaraan dan perbatasan negara, harus menyerahkan berkas pendaftaran yang disesuaikan dengan tema tahun 2023. Berkas pendaftaran ini harus mencakup sebuah aksi atau program kerja yang dilaksanakan di Prancis atau di luar negeri.
Tema tunggal: Aktivis Pembela Lingkungan dan Akses Terhadap Air
Setelah Rapat Dewan HAM PBB pada tahun 2021, Majelis Umum PBB, dalam sebuah resolusi yang ditetapkan pada Juli 2022, menegaskan bahwa akses terhadap lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan adalah hak asasi manusia yang universal.
Pengakuan atas hak mendapatkan lingkungan yang sehat melegitimasi dan membutuhkan kerja-kerja para aktivis pembela lingkungan yang statusnya telah ditentukan dalam Resolusi Majelis Umum A/RES/53/144 Tahun 1998, mengadopsi Deklarasi tentang Pembela Hak Asasi Manusia. Namun, laporan PBB mengungkapkan bahwa para pembela HAM yang paling berisiko adalah mereka yang membela hak atas lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan untuk keselamatan mereka. Kesadaran akan perlunya mengatur perlindungan terhadap aktivis pembela lingkungan telah diwujudkan pada tahun 2022 lewat penunjukan Pembuat Laporan Khusus pertama tentang pembela lingkungan, di bawah Konvensi Aarhus tentang Akses Terhadap Informasi, Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan, dan Akses Terhadap Keadilan dalam Masalah Lingkungan.
Pengakuan atas hak atas lingkungan yang sehat ini juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diadopsi pada tahun 2015 oleh negara-negara anggota PBB. Negara-negara tersebut telah berkomitmen untuk mencapai 17 tujuan pada tahun 2030, termasuk di dalamnya akses terhadap “air bersih dan sanitasi” (TPB 6) dan “melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan” (TPB 14).
Masalah seputar air sangat banyak: masalah kesehatan, kesulitan air, konflik penggunaan, pencemaran air, akses terhadap sumber daya mendasar, dsb. Menurut PBB, miliaran orang, terutama di daerah pedesaan, masih tidak memiliki akses terhadap air minum, sanitasi yang aman, dan pendanaan yang mencukupi. Di seluruh dunia, satu dari tiga orang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman; dua dari lima orang tidak memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan keterkaitan antara pencegahan dan pengendalian penyakit, di satu sisi, dan akses terhadap sanitasi dan air, di sisi lain. Setiap hari, seribu anak meninggal akibat penyakit – yang sesungguhnya dapat dicegah – yang disebabkan oleh sanitasi dan kebersihan yang buruk. Kontaminasi air akibat tidak adanya atau kekurangan sistem sanitasi serta penyebaran obat-obatan, bahan kimia, pestisida, mikroplastik dan nanomaterial, memerlukan peningkatan investasi yang signifikan untuk air minum. Lebih dari dua miliar orang meminum air yang terkontaminasi.
Akses terhadap air telah menjadi isu fundamental, dalam konteks tekanan air terkait gangguan terhadap siklus air akibat aktivitas manusia. PBB memperkirakan bahwa planet ini tengah menghadapi krisis air global dan bahwa ada kekurangan sumber daya air tawar sebanyak 40% pada tahun 2030. Lebih dari 80% air limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia dibuang ke sungai atau laut tanpa melewati proses pembersihan limbah. Sekitar 70% dari semua air yang diambil dari sungai, danau, dan akuifer digunakan untuk irigasi. Kelangkaan air mempengaruhi lebih dari 40% populasi dunia, proporsi yang diperkirakan akan meningkat di masa depan. Lebih dari 1,7 miliar orang saat ini tinggal di daerah aliran sungai dengan penggunaan air melebihi jumlah air yang tersedia.
Isu-isu ini juga berkaitan dengan perspektif gender. Menurut data PPB, 80% rumah tangga tanpa akses terhadap air di kawasan tempat tinggal mereka melimpahkan tanggung jawab mencari air kepada perempuan dan anak perempuan.
Akses terhadap air dan sanitasi juga merupakan masalah mendasar dalam kasus pengasingan. Bahkan telah menjadi sarana untuk menekan yang digunakan oleh beberapa negara untuk menghindari penumpukan migran di titik-titik tertentu di wilayah mereka.
Individu atau organisasi non pemerintah yang dapat mendaftarkan diri adalah mereka yang melaksanakan satu atau beberapa program lapangan dengan tujuan, terutama:
- Mendorong aksi-aksi para pembela lingkungan atau memastikan perlindungan mereka;
- Mendorong akses yang efektif terhadap air minum dan air berkualitas, serta sanitasi yang efisien;
- Memantau pengelolaan sumber daya air jangka panjang yang mengarah pada distribusi penggunaan air yang lebih baik, serta koheren dengan sumber-sumber daya air.
Program-program yang mengintegrasikan perspektif gender dan perhatian berkelanjutan terhadap hak-hak orang yang rentan atau masyarakat miskin dengan cara berjuang melawan eksklusi akan sangat diapresiasi.
Penyerahan Penghargaan
Lima pemenang penghargaan akan diundang ke Paris untuk menghadiri upacara resmi. Mereka akan dianugerahi medali dan berbagi dana hibah dengan total nilai 70 ribu euro yang diberikan oleh Komisi Konsultasi HAM Nasional. Dana hibah tersebut dimaksudkan untuk pelaksanaan program-program mereka. Mereka diperbolehkan menyebut diri mereka Pemenang Penghargaan HAM Republik Prancis tahun 2023.
Lima pemenang berikutnya akan dianugerai medali “mention spéciale” (penyebutan khusus) oleh Duta Besar Prancis untuk masing-masing negara. Penerima medali ini tidak mendapatkan dana hibah apa pun.
Peraturan
Para kandidat harus mematuhi peraturan penganugerahan penghargaan.
Dokumen peraturan ini bisa Anda dapatkan berdasarkan permintaan. Anda bisa juga menemukannya di website CNCDH: http://www.cncdh.fr/fr/prix/prix-des-droits-de-lhomme .
Berkas Pendaftaran
Berkas pendaftaran ditulis dalam bahasa Prancis dan harus mencakup:
- Surat lamaran yang diajukan dan ditandatangani oleh presiden atau wali sah dari LSM tempat kandidat bekerja, atau oleh kandidat sendiri (kandidat perorangan);
- Berkas pendaftaran yang dilampirkan pada surat panggilan pendaftaran ini, dapat diunduh dari website CNCDH:
https://www.cncdh.fr/actualite/prix-des-droits-de-lhomme-2023- ouverture-des-candidatures
Berkas ini menerangkan secara rinci aksi-aksi yang dilaksanakan oleh lembaga atau individu.
- Bila diperlukan, presentasi mengenai LSM yang bersangkutan (status, realisati, dll.)
- Alamat korespondensi dan rekening bank (RIB/IBAN) LSM atau kandidat perorangan.
Kandidat wajib mengirimkan berkas pendaftaran lengkap sebelum batas waktu penyerahan tanggal 15 Oktober 2023 kepada Sekretariat Jenderal Komisi:
- CNCDH – Ditujukan kepada RIOU-BATISTA, TSA 40 720 – 20 avenue de Ségur, 75 007 PARIS – France
- Atau lewat email ke prixdesdroitsdelhomme@cncdh.fr
Setelah pengumuman pemenang oleh juri, Penghargaan HAM Republik Prancis Tahun 2023 akan diberikan dalam sebuah upacara resmi di Paris oleh Perdana Menteri atau Menteri Republik Prancis lainnya, sekitar tanggal 10 Desember 2023.
